DPR Gerah dengan Perdagangan Bebas Indonesia-Cina
Pascaberlakunya perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Cina, produk buatan Negeri Tirai Bambu kian mudah didapat di pasaran. Mulai dari mainan, tekstil, mesin, dan masih banyak lainnya. Kalangan DPR mendadak gerah dengan kondisi ini. "Apa (yang membuat) Ibu Mari E Pangestu begitu betul-betul sudah menyatakan kesiapan," tanya anggota Komisi VI DPR, Idris Laena kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/1).
Pemerintah selain tengah melakukan perundingan ulang untuk 228 pos tarif yang tak siap bersaing di pasar bebas, juga mengkaji subsidi bagi industri. "Kalau seandainya ada justifikasi tertentu, tentu dukungan dalam bentuk subsidi bunga bisa saja diberikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun, untuk membantu industri dalam negeri tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, pemberian bantuan pun tidak boleh melanggar rambu-rambu perdagangan bebas. "Memberi subsidi bunga untuk ekspor tidak boleh," ucap Mendag Mari E Pangestu.
Padahal, hingga kini sebagian produk Indonesia masih sulit bersaing. Ditambah lagi dengan pungutan liar, birokrasi berbelit, buruknya infrastruktur, serta pasokan energi yang tak memadai seolah menjadi masalah rutin yang tidak kunjung terselesaikan. Ancaman tersebut perlahan akan menggerus kemampuan bersaing Indonesia di pasar internasional.(BOG)
Pemerintah selain tengah melakukan perundingan ulang untuk 228 pos tarif yang tak siap bersaing di pasar bebas, juga mengkaji subsidi bagi industri. "Kalau seandainya ada justifikasi tertentu, tentu dukungan dalam bentuk subsidi bunga bisa saja diberikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun, untuk membantu industri dalam negeri tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, pemberian bantuan pun tidak boleh melanggar rambu-rambu perdagangan bebas. "Memberi subsidi bunga untuk ekspor tidak boleh," ucap Mendag Mari E Pangestu.
Padahal, hingga kini sebagian produk Indonesia masih sulit bersaing. Ditambah lagi dengan pungutan liar, birokrasi berbelit, buruknya infrastruktur, serta pasokan energi yang tak memadai seolah menjadi masalah rutin yang tidak kunjung terselesaikan. Ancaman tersebut perlahan akan menggerus kemampuan bersaing Indonesia di pasar internasional.(BOG)
0 komentar:
Posting Komentar